Kamis, 9 Agustus 2018 00:00

Manfaat Optimalisasi Pelaporan Data Kunjungan Wisatawan Bagi Hotel dan Penginapan

 

Pelaporan atau melapor merupakan kegiatan pemberian bahan atau keterangan secara objektif berdasarkan kenyataan tentang personel, material, keuangan dan tata kantor (KBBI). Sedangkan Pelaporan Data Kunjungan Wisatawan adalah kegiatan pemberitahuan berupa jumlah tamu, lama menginap, jumlah kamar terjual, jenis kamar terjual, lama menginap dan asal tamu yang dibuat secara berkala untuk kepentingan organisasi/perusahaan dan lembaga/instansi terkait. Laporan Data Kunjungan juga dikenal dengan sebutan Statistik Data Kepariwisataan yang dalam 20 tahun terakhir mulai digalakkan oleh Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) mengingat sektor pariwisata diyakini memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Sedangkan untuk di Provinsi Bangka Belitung tercatat dimulai sejak tahun 2002 yang merupakan akumulasi dari 7(tujuh) kabupaten/kota yang salah satunya Kabupaten Belitung.

Namun dalam perjalanannya, pengumpulan data yang dilakukan acapkali menemui kendala. Meskipun sebagian besar sudah tertib administrasi, tetap masih ada yang terlambat bahkan tidak pernah melapor sama sekali. Hal ini disebabkan antara lain sikap kurang kooperatif responden, kurangnya pengetahuan mengenai tata cara pelaporan yang baik dan benar serta keraguan terhadap jaminan kerahasiaan data perusahaan. Menurut mereka bahwa pelaporan itu membutuhkan waktu yang banyak (menyusun/merekapitulasi), membuang energi dan pikiran karena tidak memberikan efek langsung terhadap pendapatan perusahaan sehingga yang diutamakan hanya reservasi tamu.

Secara tidak sadar mereka sudah mengabaikan satu langkah kerja yang sangat vital guna pengembangan perusahaan kedepan. Berikut manfaat dari pelaporan data kunjungan bagi hotel/penginapan :

1.Merupakan dasar pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan bagi pengusaha pariwisata dalam menetapkan strategi       pemasaran

2.  Laporan secara berkala (harian,bulanan, tahunan) merupakan bahan perencanaan, evaluasi dan pengawasan keuangan

3.   Mengetahui dengan cepat tumbuh kembang perusahaan melalui grafik data yang disajikan secara berkala.

Menelaah manfaat yang sedemikian besar, masihkah kita abaikan langkah penting ini? sedangkan sanksi keras justru mengintai kita dikemudian hari.

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata pasal 35 angka (1) menyebutkan bahwa Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan usaha pariwisata kepada Bupati/Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali. Sedangkan dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 pasal 72 menyebutkan setiap pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap ditempatnya. Apabila aturan ini diabaikan, pemilik atau pengurus bisa dijatuhi sanksi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan plus denda sebesar 25 juta.

Dalam Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 pasal 26 huruf (b) berbunyi setiap pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab dan pada pasal 28 huruf (m) menyebutkan pemerintah berwenang mengawasi, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan. Dalam pasal 63 angka (1) menyebutkan setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan/atau pasal 26 dikenai sanksi administratif  berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan pembekuan sementara kegiatan usaha.

Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik dalam pasal 39 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan jalannya penyelenggaraan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara statistik dasar dan atau  statistik sektoral, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Perlu dipahami bahwa ada perbedaan jelas antara tidak ada tamu dan tidak ada laporan. Jika tidak ada tamu tetapi melapor, maka dalam statistik pemerintah akan mencatat 0 (nol) data wisatawan dibulan bersangkutan. Tetapi jika tidak melapor, maka data wisatawan akan kosong bukan 0 (nol). Mulailah dari sekarang membiasakan tertib administrasi dengan melaporkan secara berkala kepada instansi yang membidangi kepariwisataan dalam rangka tersedianya Statistik Data Kepariwisataan (ruaida)

Sumber:


Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code